BAB 1
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Anggaran Rumah Tangga ini berlandaskan Anggaran Dasar Asosiasi Pengelolaan Rantai Suplai Migas Indonesia (APPI).

 

BAB II
LAMBANG ASOSIASI
PASAL 2

  1. Bentuk dan makna lambang :
  2. Tetesan Crude Oil, mempunyai arti bahwa dasar kiprah dan pengabdian anggota APPI adalah dunia migas, dari sektor hulu sampai sektor hilir.
  3. Ujung tetesan yang bermula dari tidak ada, titik kecil, dan berakhir dengan bulatan besar di bawah, menggambarkan bahwa fungsi utama pengadaan adalah mengupayakan tersedianya barang/jasa yang diperlukan di dalam operasi sektor migas.
  4. Tulisan APPI yang fleksibel dan terpola, menunjukkan bahwa para anggota APPI harus tanggap dan luwes dalam menunjang operasi perminyakan, namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berkewajiban mencari cara baru / perbaikan yang terusmenerus ke arah pengadaan yang lebih baik, cepat, tepat, auditable, efektif dan efisien.
  5. Simbol dan logo terdiri dari 3 warna utama, yaitu hitam, biru dan kuning emas, yang memberikan arti 3 sasaran utama pengusahaan perminyakan di Indonesia (minyak dan gas), serta diperluas dengan panas bumi. Warna putih yang membayangi tulisan APPI menunjukkan rasa tulus dan ikhlas anggota APPI di dalam berkarya di industri perminyakan.
  6. Garis hitam yang mengelilingi tulisan APPI menunjukkan ikatan yang erat dari anggota APPI di dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya.
  7. Tulisan Asosiasi Pengadaan Industri Perminyakan Indonesia menunjukkan bahwa anggota asosiasi adalah para ahli, praktisi maupun peminat pengadaan perminyakan di Indonesia.

 

BAB III
KEANGGOTAAN, SYARAT UMUM DAN JENIS KEANGGOTAAN
KEANGGOTAAN DAN SYARAT UMUM
PASAL 3

Anggota APPI terdiri dari:

  1. Anggota Pendiri.
  2. Anggota Biasa.
  3. Anggota Luar Biasa, yaitu Anggota Kehormatan dan Anggota Peminat.
  4. Anggota Mahasiswa.

Syarat-syarat umum keanggotaan APPI:

  1. Sarjana yang bergerak dan bekerja di dalam bidang Pengadaan Industri Perminyakan Indonesia.
  2. Lulusan Akademi atau SLTA yang telah bekerja pada bidang Pengadaan Industri Perminyakan Indonesia minimal 3 (tiga) tahun untuk lulusan Akademi dan minimal 5 (lima) tahun untuk lulusan SLTA.
  3. Memenuhi persyaratan Penerimaan Anggota seperti yang diatur didalam Bab IV Anggaran Rumah Tangga ini.

JENIS KEANGGOTAAN
PASAL 4

  1. Anggota Pendiri adalah seluruh individu yang terlibat sejak pembentukan APPI, yang nama-namanya tercantum didalam Akte Pendirian No. 24 yang dibuat dihadapan Notaris SP. Henny Singgih SH pada tanggal 09 September 1999. Anggota Pendiri adalah juga Anggota Biasa.
  2. Anggota Biasa, yaitu pelaku pengadaan, tanpa melihat latar belakang bidang pendidikannya, yang bekerja, berperan atau pernah berkecimpung dalam rantai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengadaan, penyimpanan dan distribusi barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam industri perminyakan di Indonesia.
  3. Anggota Luar Biasa terbagi menjadi dua :
    • Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang karena sumbangannya yang besar, berperan baik langsung maupun tidak langsung, yang telah mendorong kemajuan Bidang Pengadaan pada Industri Perminyakan Indonesia dan memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai dengan yang diatur oleh Bab IV, Pasal 7.A Anggaran Rumah Tangga.
    • Anggota Peminat yaitu mereka yang menaruh minat yang besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengadaan dan memenuhi kriteria penerimaan keanggotaan seperti yang diatur di dalam Bab IV, Pasal 7.B Anggaran Rumah Tangga.
  4. Anggota Mahasiswa adalah mereka yang berstatus mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi/Akademi dari semua jurusan yang berminat pada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Pengadaan, yang mendaftarkan diri dan diterima sebagai anggota seperti yang diatur di dalam Bab IV Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB IV
PENERIMAAN ANGGOTA
KETENTUAN UMUM
PASAL 5

  1. Penerimaan anggota diatur pada pasal-pasal berikutnya dalam Bab IV ini.
  2. Persetujuan atau penolakan permohonan keanggotaan, diberitahukan oleh Pengurus KOMDA kepada yang bersangkutan secara tertulis.
  3. Calon Anggota yang ditolak karena belum memenuhi persyaratan keanggotaan, dapat mendaftar kembali. Penolakan hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali. Dalam hal mendapat penolakan keanggotaan hingga dua kali, yang bersangkutan tidak dapat diterima menjadi anggota untuk selamanya.
  4. Kartu Tanda Anggota APPI akan diberikan kepada Calon yang telah resmi diterima sebagai anggota.

ANGGOTA BIASA
PASAL 6

Persyaratan sebagai Anggota Biasa dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Biasa dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
  2. Mendapat dukungan dan rekomendasi tertulis dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Pendiri dan/atau Anggota Biasa bukan Pengurus yang telah menjadi Anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  3. Membayar uang pendaftaran/pangkal serta iuran Anggota yang jumlahnya telah ditetapkan oleh Rapat Pengurus.


ANGGOTA LUAR BIASA
PASAL 7

A. Anggota Kehormatan:

  1. Pengangkatan dan pengukuhan Anggota Kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan pertimbangan dari Dewan Penasehat.
  2. Kriteria seseorang yang dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan adalah :
    • Seseorang yang telah berjasa baik dalam pemikiran maupun pengembangan APPI dan/atau terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pengadaan pada Industri Perminyakan Indonesia. Kriteria tentang jasa terhadap APPI haruslah disampaikan Pengurus secara tertulis dengan pertimbangan dari Dewan Penasehat.
    • Tidak cacat hukum dan memiliki reputasi yang baik di masyarakat luas.
    • Bersedia untuk diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
  3. Usul pengangkatan Anggota Kehormatan dapat dilakukan oleh Pengurus atau sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota Pendiri/Biasa yang bukan Pengurus.

B. Anggota Peminat:
Yang dapat diterima menjadi Anggota Peminat adalah:

  1. Mereka yang benar-benar dan bersungguh-sungguh menunjukkan minat dan perhatian yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pengadaan pada Industri Perminyakan Indonesia dan menyatakan kesungguhannya untuk menjadi Anggota secara tertulis.
  2. Tidak cacat hukum dan mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Pendiri dan/atau Anggota Biasa bukan Pengurus yang telah menjadi anggota sekurangkurangnya 2 (dua) tahun.
  3. Membayar uang pendaftaran/pangkal serta iuran yang besarnya telah ditetapkan oleh rapat Pengurus.

ANGGOTA MAHASISWA
PASAL 8

Untuk menjadi Anggota Mahasiswa, diperlukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

  1. Mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Mahasiswa, dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
  2. Mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Pendiri dan/atau Anggota Biasa bukan Pengurus yang telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  3. Membayar uang pendaftaran/pangkal serta iuran yang besarnya telah ditetapkan oleh rapat Pengurus.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
KEWAJIBAN ANGGOTA
PASAL 9

  1. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturanperaturan tambahan ataupun keputusan yang ditetapkan Kongres atau Pengurus Pusat.
  2. Aktif dalam melaksanakan program-program kerja APPI.
  3. Setiap anggota wajib menumbuhkan dan menjaga suasana harmonis diantara sesama Anggota, serta menjaga martabat dan nama baik APPI.
  4. Menyampaikan saran dan usul yang diterima dari berbagai puhak demi kemajuan APPI dan Anggota, langsung kepada Pengurus secara tertulis.
  5. Melaksanakan semua kewajiban yang telah ditetapkan oleh APPI seperti membayar uang pendaftaran/pangkal dan iuran untuk setiap anggota kecuali Anggota Kehormatan.

HAK ANGGOTA
PASAL 10

  1. Hanya Anggota Pendiri dan Biasa yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus asosiasi, hak memberikan suaranya dalam setiap pemungutan suara, hak memberikan saran dan pendapat serta hak untuk meminta pertanggung jawaban dari Pengurus Pusat maupun KOMDA.
  2. Anggota Luar Biasa (Anggota Kehormatan dan Anggota Peminat) serta Anggota Mahasiswa hanya mempunyai hak untuk memberikan saran dan pendapat kepada Pengurus Pusat dan KOMDA, namun berhak hadir dalam setiap kegiatan asosiasi sebagai pengamat atau peninjau, sejauh memenuhi peraturan yang ditetapkan.
  3. Setiap Anggota mempunyai hak untuk menikmati dan menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh APPI menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

 

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DARI KEANGGOTAAN
PASAL 11

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

  1. Pemberhentian sementara dapat dilakukan Pengurus dengan alasan:
    • Tidak membayar Iuran wajib selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
    • Melanggar tata tertib APPI dan telah diberi peringatan tertulis oleh Pengurus sebanyak 3(tiga) kali.
  2. Keputusan Pemberhentian sementara dilakukan setelah dilakukan langkah-langkah berikut :
    • Mendapatkan laporan tertulis dari Anggota Pengurus atau sekurang-kurangnya 2(dua) Anggota Pendiri/Biasa bukan Pengurus.
    • Mengadakan penyelidikan atas kebenaran pengaduan/laporan yang diajukan sampai didapat data lengkap mengenai pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, kepada anggota yang bersangkutan diberi hak untuk memberikan penjelasan kepada Pengurus.
  3. Mengadakan rapat Pengurus yang khusus diadakan mengenai tindakan pemberhentian sementara. Apabila rapat Pengurus ini dapat menerima pembelaan dari Anggota yang bersangkutan, maka dengan sendirinya rencana pemberhentian sementara dibatalkan.
  4. Keputusan Pemberhentian Sementara oleh Pengurus harus dipertanggungjawabkan kepada Anggota.
  5. Kepada Anggota yang dikenakan tindakan pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis oleh Pengurus Pusat. Kepada Anggota yang dikenakan tindakan pemberhentian sementara tersebut, tidak diperkenankan menggunakan haknya sebagai Anggota.
  6. Anggota yang dikenakan tindakan pemberhentian sementara, dapat direhabilitasi kembali oleh Pengurus apabila :
    • Telah menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai yang dimaksud dalam ketentuan Ayat (1) Sub (a) pasal ini.
    • Yang bersangkutan sanggup meyakinkan Pengurus untuk tidak mengulangi perbuatannya seperti yang dimaksud dalam Ayat (1) Sub (b) pasal ini.
  7. Rehabilitasi dilakukan Pengurus Pusat dalam Rapat Pengurus dan keputusan rehabilitasi tersebut disampaikan secara tertulis dan diumumkan kepada seluruh Anggota.
  8. Apabila Pengurus Pusat tidak merehabilitasi, maka Anggota yang bersangkutan akan diputuskan keanggotaannya.

PASAL 12
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA

  1. Anggota dapat mengundurkan diri atau keanggotaannya dapat diberhentikan dalam kondisi:
  • Mengajukan permohonan pengunduran diri.
  • Meninggal Dunia.
  • Keanggotaan diberhentikan berdasarkan keputusan Pengurus Pusat.
  1. Permohonan pengunduran diri sebagai anggota harus dilakukan secara tertulis kepada Pengurus.
  2. Pengurus akan mengadakan rapat khusus membahas mengenai pengunduran diri tersebut.

 

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN
UMUM
PASAL 13

APPI dipimpin dan dikelola oleh Pengurus Pusat.

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
PASAL 14

  1. Susunan Pengurus Pusat terdiri dari:
    • Ketua Umum.
    • Ketua Bidang I, II, III dan IV.
    • Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum.
    • Bendahara dan Wakil Bendahara.
    • Anggota.
  2. Pengurus Pusat mempunyai wewenang penuh untuk mengurus dan mengatur organisasi sesuai dengan Ayat (1) pasal ini beserta perangkat kelengkapannya.
  3. Ketua Umum bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan, sasaran kerja serta program-program APPI.
  4. Ketua-Ketua Bidang bertugas membantu Ketua Umum dalam bidang-bidang sebagai berikut:
    • Ketua Bidang I membawahi Bidang Pendidikan, Latihan dan Konsultasi.
    • Ketua Bidang II membawahi Bidang Informasi.
    • Ketua Bidang III membawahi Bidang Pengembangan dan Etika.
    • Ketua Bidang IV membawahi Bidang Organisasi dan Hukum.
    • Untuk bidang-bidang baru yang belum tercakup dalam Ayat (4) Pasal ini, akan dimasukkan dalam salah satu dari empat bidang yang telah ada.

DEWAN PENASEHAT
PASAL 15

  1. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya beranggotakan 5(lima) orang dengan kepengurusan terdiri dari seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris serta anggota.
  2. Dewan Penasehat dipilih dan diangkat oleh Kongres APPI setelah diusulkan oleh Pengurus Pusat terpilih untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
  3. Ketua Dewan Penasehat dapat dipilih kembali sebagai ketua untuk masa jabatan berikutnya.
  4. Mantan Ketua Pengurus Pusat APPI, secara otomatis diangkat menjadi salah satu Anggota Dewan Penasehat APPI.
  5. Dewan Penasehat adalah perangkat organisasi APPI yang berada di tingkat Pusat.

PENASEHAT
PASAL 16

Bila dipandang perlu, para Pengurus KOMDA dapat mengangkat Penasehat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

KOMISARIAT DAERAH (KOMDA)
PASAL 17

KOMDA dibentuk berdasarkan usulan dari sekurang-kurangnya oleh 10 Anggota Pendiri dan/atau Anggota Biasa di daerahnya yang disetujui oleh Pengurus Pusat.

PASAL 18

KOMDA harus memiliki sasaran kerja, tujuan dan kegiatan yang selaras dan tidak bertentangan dengan sasaran kerja, tujuan dan kegiatan Pusat.

PASAL 19

KOMDA harus memiliki susunan pengurus KOMDA sekurang-kurangnya terdiri dari:

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara

Pengurus KOMDA dipilih oleh anggota KOMDA dan pembentukannya disahkan oleh Pengurus Pusat.


BAB VIII
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PENASEHAT
PASAL 20

Dewan Penasehat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan saran, pertimbangan, pembinaan dan bimbingan agar organisasi APPI dapat benar-benar bermanfaat bagi para anggotanya serta pembangunan nasional, di samping untuk meningkatkan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pengadaan.


BAB IX
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS
PASAL 21

Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Pimpinan APPI, Pengurus bertindak sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dan berlaku di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 22

  1. Pengurus berkewajiban dan bertanggung jawab membuat dan menetapkan serta menjalankan
  2. peraturan-peraturan pelaksanaan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Pengurus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja yang harus sudah selesai dibuat selambat-lambatnya 2(dua) bulan sejak diangkat sebagai Pengurus.
  4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta laporan pertanggung jawaban keuangan harus diumumkan pada buletin APPI setiap tri wulan pada tiap-tiap tahun anggaran.

PASAL 23

Dalam menjalankan Hak dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22,
Pengurus mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Mengadakan pertemuan tidak kurang dari 3 (tiga) kali setahun disertai dengan laporan pertanggung jawaban kepada anggota.
  2. Memantau jalannya pelaksanaan sasaran dan program kerja dari KOMDA yang ada, untuk memastikan bahwa akftifitas APPI dapat berjalan seperti yang telah direncanakan.
  3. Mengelola kegiatan yang mengandung kepentingan-kepentingan APPI guna mencapai tujuan dan sasaran kerja sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar.
  4. Mempertanggung jawabkan segala tindakan kebijakan Pengurus, pengelolaan keuangan selama masa jabatan serta pengelolaan organisasi kepada Kongres.
  5. Menumbuhkan suatu kondisi agar tercipta suatu bentuk hubungan yang selaras dan berkesinambungan antara APPI dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya, industri, dunia usaha dan lembaga terkait lainnya baik nasional maupun internasional dalam rangka turut memajukan Industri Perminyakan Indonesia.
  6. Mengusahakan terselenggaranya penerbitan buletin APPI secara tetap dan teratur.
  7. Mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan Kongres guna pemilihan Ketua pada akhir masa kepengurusan.

PASAL 24

  1. Untuk melakukan suatu tugas, guna menunjang pelaksanaan hak, wewenang dan kewajibannya, Pengurus dapat mengangkat suatu Kelompok Kerja yang terdiri dari Anggota Pendiri/Biasa.
  2. Kelompok Kerja dapat terbagi dalam beberapa unsur sesuai dengan kebutuhan.
  3. Kelompok Kerja membantu Pengurus di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang masing-masing dan bertanggung jawab kepada Pengurus.

PASAL 25

  1. Pembentukan dan perubahan-perubahan susunan kepengurusan ditetapkan oleh Rapat Pengurus dan disahkan dengan Surat Keputusan Ketua.
  2. Surat Keputusan pada Ayat (1) Pasal ini harus diketahui para anggota dengan mengumumkannya pada buletin atau papan pengumuman di Sekretariat APPI.
  3. Susunan kepengurusan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat perkembangan APPI dan kondisi Pengadaan pada Industri Perminyakan di Indonesia.

BAB IX
PEMILIHAN DAN MASA JABATAN PENGURUS
PASAL 26

Pengurus hanya dipilih dari dan oleh Anggota Pendiri/Biasa.

PASAL 27

  1. Pengurus mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
  2. Masa pembentukan Pengurus lengkap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak pelantikan Ketua Umum Pengurus Pusat Baru oleh Kongres.
  3. Apabila Pengurus baru belum terbentuk, maka Pengurus lama tetap bertanggung jawab untuk melanjutkan kewajibannya, walau masa jabatannya telah selesai.

PASAL 28

Pengurus yang habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk maksimum 1 (satu) kali masa jabatan

PASAL 29

  1. Pemilihan Pengurus dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih oleh Formatur yang dibentuk langsung dengan sistem pemungutan suara dalam Kongres.
    • Jumlah formatur sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Pendiri/Biasa dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota Pendiri/Biasa.
  2. Tata cara penyusunan Pengurus Pusat akan diatur dalam Tata Tertib Kongres.

 

BAB X
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENGURUS
PASAL 30

  1. Anggota Pengurus dapat diberhentikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    • Yang bersangkutan meninggal dunia.
    • Yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri secara resmi.
    • Yang bersangkutan diberhentikan oleh rapat Pengurus dengan alasan administratif atau lainnya.
  2. Dalam hal mengundurkan diri, yang bersangkutan harus mengemukakan alasan -alasan yang kuat dan meyakinkan untuk menjadi bahan pertimbangan Pengurus. Disamping itu, yang bersangkutan harus memberikan pertanggung jawaban tugas, sebelum permohonannya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan.
    Yang bersangkutan akan diberikan Surat Persetujuan Pengunduran Diri, bila permohonannya dikabulkan.

PASAL 31

  1. Pemberhentian Anggota Pengurus dapat dan akan dilakukan apabila dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Pengurus tersebut bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau melanggar kebijaksanaan serta ketetapan Pengurus.
  2. Proses pemberhentian Anggota Pengurus dilakukan pada Rapat Pengurus setelah melalui tahap investigasi, pertimbangan terhadap pembelaan dari yang bersangkutan serta pengambilan keputusan berdasarkan proses investigasi dan pertimbangan tersebut.
  3. Kongres mempunyai kekuasaan tertinggi dalam memutuskan apakah menerima keputusan pemberhentian atau menolak keputusan pemberhentian.
  4. Jabatan yang kosong harus segera diisi dengan memilih Anggota Pengurus yang baru atau dirangkap oleh Anggota Pengurus yang lain, hingga akhir masa kepengurusan.

BAB XI
RAPAT-RAPAT
PASAL 32

Rapat-rapat APPI terdiri dari:

  1. Kongres
  2. Kongres Luar Biasa
  3. Rapat Pengurus

PASAL 33

  1. Kongres diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
  2. Kongres Luar Biasa, bila diperlukan, dapat diselenggarakan setiap saat, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    • Pengusulan disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Pusat, atau sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota Pendiri/Biasa.
    • Usulan tersebut harus segera disampaikan kepada seluruh Anggota Pendiri/Biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
    • Kongres Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan jika usulan tersebut mendapat dukungan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah KOMDA yang ada.
    • Atas dasar usulan tersebut, Pengurus Pusat harus melaksanakan Kongres Luar Biasa tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PASAL 34

Kongres dan Kongres Luar Biasa dilaksanakan oleh pengurus Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Surat undangan, dengan menyebut tempat, tanggal dan waktu Kongres, harus disampaikan kepada seluruh Pengurus Pusat dan KOMDA, selambat-lambatnya 2(dua) minggu sebelum saat diselenggarakan Kongres.
  2. Kongres yang mewakili lebih dari ½(setengah) jumlah anggota yang ada dinyatakan mencapai kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah KOMDA, Pengurus Pusat sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara. KOMDA minimum diwakili oleh Ketua/ Wakil Ketua serta Sekretaris/Wakilnya atau Wakil yang ditunjuk dengan surat delegasi.
  3. Kongres Luar Biasa dinyatakan mencapai kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah KOMDA yang ada yang mewakili lebih dari setengah dari jumlah anggota yang ada. Wakil KOMDA berhak membawa suara anggotanya dengan perhitungan sebagai berikut:
    • KOMDA yang memiliki anggota kurang dari 100 orang, berhak memiliki 3 suara.
    • KOMDA dengan anggota lebih dari 100 orang, maka KOMDA berhak memiliki tambahan 2 buah suara untuk setiap kelipatan 100 anggota.
  4. Dalam hal dimana quorum tidak dicapai sesuai dengan Ayat 2 dan 3 di atas, maka sidang diskors dan dilanjutkan kembali serta dinyatakan sah memenuhi quorum setelah Pengurus Pusat, serta wakil Komisariat Daerah serta peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa yang hadir menyetujui.

PASAL 35

Keputusan- keputusan dalam Kongres dan Kongres Luar Biasa diambil dengan cara:

  1. Berdasarkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
  2. Apabila musyawarah/mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan jalan pemungutan suara terbanyak dari jumlah Anggota Pendiri/Biasa yang hadir dengan hak suara sesuai Ayat 3, Pasal 34 dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

PASAL 36

  1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. Apabila Ketua Umum berhalangan, maka dipimpin oleh Ketua Bidang I, II, III atau IV yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
  2. Rapat Pengurus akan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Pengurus.

BAB XII
PERTEMUAN ILMIAH,SIMPOSIUM, FORUM KOMUNIKASI DAN LAINNYA
PASAL 37

  1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun diselenggarakan pertemuan ilmiah,simposium, forum komunikasi atau yang sejenis.
  2. Pengurus menentukan bentuk kegiatan tersebut.

BAB XIII
KEUANGAN
PASAL 38

Keuangan APPI didapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar APPI

PASAL 39

  1. Pengurus Pusat akan menetapkan peraturan tentang penarikan iuran Anggota dan pungutan lain seperti dimaksud pada pasal di atas.
  2. Iuran Anggota dipungut oleh KOMDA dan dua puluh lima prosen (25%) dari Iuran Anggota yang ditarik oleh KOMDA disetorkan kepada Pengurus Pusat.

PASAL 40

  1. Kebijakan pengelolaan dan penggunaan keuangan APPI ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
  2. Ketua melaksanakan kebijakan keuangan dan melalui Bendahara membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Pengurus untuk dibicarakan di dalam Rapat Pengurus.
  3. Pemeriksaan Keuangan dapat dilakukan setiap waktu oleh Team Pemeriksa dan hasilnya dilaporkan kepada Kongres.
  4. Pengurus dan anggotanya wajib memberikan keterangan dan pertanggung jawaban yang diperlukan oleh Team Pemeriksa tersebut.

BAB XIV
LAIN LAIN
PASAL 41

  1. Perubahan terhadap isi dari Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa
  2. Ketetapan serta aturan yang belum terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan dirumuskan dan ditentukan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres

 

Sejak tanggal pengesahan Anggaran Rumah Tangga ini, semua peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bersumber dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.